SEJARAH SINGKAT HAKI

Undang-undang mengenai HaKI ( Hak atas Kekayaan Intelektual ) pertama kali ada di Venice – Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu awal yang muncul dalam waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuannya. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya konvensi Paris untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian konvensi Berne 1886 untuk masalah Hak Cipta (Copyright).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan atas istilah ” Intellectual Property Right” (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata utama yaitu: ”Hak”, ”Kekayaan” dan ”Intelektual”. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan ”Kekayaan Intelektual” merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. HaKI merupakan hak-hak (wewenang / kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Hak sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hak Dasar ( Hak Azasi ) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. Kedua Hak Amanat / Peraturan yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan / perundangan. Di berbagai negara, termasuk Amrik dan Indonesia, HaKI merupakan ”Hak Amanat/Pengaturan”, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HaKI yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakekatnya pula, HaKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). Terlihat bahwa HaKI merupakan Hak Pemberian dari Umum (Publik) yang dijamin oleh Undang-undang.

Jadi penghargaan atas Haki di Indonesia sendiri bergantung pada penghargaan yang diberikan oleh setiap masyarakat kepada kekayaan Intelektual yang diciptakan oleh oranglain, maka untuk jadi negara yang bermartabat maka kita harus berusaha untuk menghargai hasil karya orang lain

[WEBHuham2005] Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005 . Kekayaan Intelektual –

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: